Melihat Sekolah Marjinal Orang Sakai di Minas

Waktu adalah sang penanda yang setia. Dan manusia yang menyaksikan niscaya takkan bisa memungkirinya. Meski sudah akan 64 tahun merdeka, eranya otonomi daerah dan ‘dikepung’ perusahaan raksasa bahkan multinasional, nyatanya taraf kehidupan orang Sakai hingga kini tak jauh berbeda. Padahal, sejatinya mereka adalah ‘orang lama’ di Tanah Melayu bahkan diberi label suku asli. Namun berpuluh-puluh tahun jualah mereka tetap hidup dalam lilitan kemiskinan. Mereka tetap tinggal di rumah-rumah dari kulit kayu yang beratap rumbia. Bahkan untuk sekolah saja, mereka masih belajar di bawah pohon. Padahal, institusi akademik inilah salah satu upaya untuk membuka cakrawala berpikir mereka hingga bisa lepas dari himpitan ekonomi.


Oleh Purnimasari


Salah satu bukti pembangunan belum berpihak membela nasib mereka adalah kondisi sekolah yang sungguh memprihatinkan. Sabtu (31/1), Riau Pos sempat berkunjung ke SD Marjinal 011 Desa Minas Asal Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Sekolah ini terletak kurang lebih 30 Km dari Simpang Pompa Bersejarah di Km 34 Minas. Lokasi ini dinamakan pompa bersejarah karena di tempat itulah pompa angguk (untuk mengambil minyak bumi) pertama kali ditemukan.

Jika dari arah Pekanbaru, melalui jalan lintas Pekanbaru-Dumai, di Simpang Pompa Bersejarah itu, kita harus belok ke kanan, menuju arah barat. Setelah itu kita akan melewati jalan aspal milik PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dan pipa-pipa minyak. Setelah jalan milik CPI berakhir, kita melintasi jalan sirtu (pasir dan batu) dalam areal hutan tanaman industri (HTI) milik PT Arara Abadi. Meski cuma berjarak 30 Km dari jalan lintas, perjalanan bisa memakan waktu kurang lebih satu jam karena kondisi jalan tak begitu baik. Hujan yang turun dari malam hingga pagi ikut menambah kondisi jalan makin tak bersahabat. Beberapa cekungan berisi air kerap ditemui. Apalagi ketika jalan sirtu berakhir dan digantikan jalan tanah. Jalannya pun cukup sepi. Sesekali kami cuma berpapasan dengan mobil double gardan milik perusahaan dan truk-truk balak pengangkut kayu HTI.

Untuk mencapai sekolah marjinal itu, kami mengandalkan Pak Firman sebagai navigator. Ia adalah salah seorang guru di SD 011 Minas Barat, SD yang menjadi sekolah induk bagi SD Marjinal di Desa Minas Asal tersebut. Setelah areal HTI berakhir, pemandangan berganti dengan semak belukar, rumah-rumah orang Sakai dan kebun sawit.

Sekolah Rubuh Kena Angin
SD Marjinal 011 berada di tepi sebelah kanan jalan tanah. Bangunannya sangat sederhana. Cuma dua buah ruangan berdinding papan, berlantai tanah pasir berukuran dua kali tiga meter. Karena itu, murid-murid tak bisa terlalu lasak di dalam kelas, karena niscaya akan ‘makan’ debu yang beterbangan. Dua buah bagian dindingnya dibiarkan terbuka setengah sebagai ventilasi. Kedua tempat masuk yang bersisian dibiarkan tak berpintu.

Di dalam ruangan yang disebut kelas ini, dibuatkan meja dan bangku panjang dari kayu sebagai tempat murid belajar. Sebenarnya, bangunan sekolah ini hampir mirip dengan kedai-kedai kopi yang banyak di kampung-kampung. Di halaman sekolah yang tak terlalu luas, ada sebuah tiang bendera, lengkap dengan bendera merah putih nan berkibar yang biasa digunakan untuk upacara tiap Senin.

‘’Beginilah kondisi sekolah kami. Ruangan kelasnya cuma ada dua. Tak cukup untuk menampung anak-anak ini belajar,’’ ujar salah seorang guru SD Marjinal 011, Don Hefrimon. Saat ini, lanjutnya, jumlah murid yang aktif bersekolah mencapai 59 orang. Jumlah sebenarnya ada sekitar 80 murid. Tapi sisanya banyak yang tidak aktif lagi datang ke sekolah.

‘’Karena kelas tak muat, kami terpaksa belajar di bawah-bawah pohon di sekitar sekolah, duduk lesehan di tanah. Kalau hari sudah agak siang, kami kepanasan, kalau hari hujan, kami lari ke sekolah atau ke rumah-rumah penduduk yang terdekat,’’ tutur pria yang akrab disapa Pak Idon ini. Tak jarang, anak-anak harus belajar di bawah batang sawit yang banyak terdapat di sekitar sekolah.

Meski memiriskan, kondisi sekolah sekarang menurut Pak Idon justru sudah agak ‘lumayan’. Sebelumnya, anak-anak ini belajar dengan menumpang di rumah kepala desa. Jaraknya sekitar 200 meter dari banguan sekolah yang sekarang. Setelah dari rumah kepala desa, ketika mula berdiri empat tahun silam, bangunan sekolah masih sangat memprihatinkan. Cuma bangunan darurat dengan dinding kulit kayu dan atap seadanya. ‘’Banguan sekolah yang pertama sudah rubuh, tumbang karena angin kencang. Baru dua tahun yang lalu, bangunan sekolah diganti dengan yang ada sekarang,’’ kata Pak Idon.

‘’Ketika itu, mantan Wakil Gubernur Riau Pak Wan Abu Bakar sampai berkunjung ke sekolah ini. Dia membantu sebesar Rp5 juta. Dengan uang itulah dan swadaya masyarakat setempat, bangunan sekolah ini kemudian bisa didirikan,’’ kenang cikgu yang sudah empat tahun mengajar di sekolah tersebut.

Saat ini, SD Marjinal 011 memiliki empat orang guru, semuanya lelaki. Selain Don Hefrimon, mereka adalah Sondra A Sukmanda, Afrizal Chandra dan Carmad. Don Hefrimon sendiri adalah guru pertama di sekolah ini. Karena jumlah murid kian bertambah, ia pun kemudian mengajak rekan-rekannya yang lain.

Generasi Buta Huruf
Apa motivasi Pak Idon hingga mau mengajar di tempat terpencil seperti ini? ‘’Saya ingin berbagi ilmu dengan anak-anak ini. Kalau tak ada sekolah, mereka takkan pernah maju. Orangtua, kakek nenek dan buyut-buyut mereka semuanya buta huruf. Baru generasi mereka inilah yang bisa membaca. Jika tetap tak ada pendidikan, mau jadi apa anak-anak ini nanti,’’ jawab Pak Idon.

Sayangnya, hingga kini, kata Pak Idon, perhatian pemerintah pada guru di sekolah marjinal masih sangat memprihatinkan. Setakat ini, mereka hanya menerima gaji sebesar Rp800 ribu per bulan dari Program Pendidikan Sekolah Marjinal yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Jika guru sekolah marjinal di daerah lain ada yang mendapat tunjangan transportasi dari pemerintah kabupaten/kota setempat, Don dan rekan-rekannya hingga kini belum pernah merasakan itu.

Dengan uang Rp800 ribu sebulan dan biaya hidup saat ini, tentu berat bagi para guru di sana. Apalagi jika sudah punya tanggungan seperti anak dan istri. ‘’Untungnya anak saya baru satu. Istri pun bekerja sebagai bidan. Kalau hanya mengandalkan gaji saya, tentu sungguh payah kami hidup,’’ ujar pria berusia 33 tahun ini.

Sudahlah gaji kecil, lanjut Don, pemberiannya pun dirapel tiap tiga bulan sekali. ‘’Untuk mengambil gaji, kami harus menjemput ke Siak. Ongkos pulang pergi dan makan di jalan, sudah habis pula uang Rp200 ribu. Untuk mengambil gaji saja, habis pula waktu sehari,’’ ungkapnya.

Karena itu, ia dan rekan-rekannya berharap, gaji mereka bisa diberikan tiap bulan. Dan sebaiknya gaji itu dititipkan saja di Kacab Minas sehingga mereka tak perlu terlalu jauh untuk mengambilnya. Saat ini, baru Don dan Sondra yang tinggal di rumah dinas guru yang berjarak kurang lebih 500 meter dari sekolah. Tetapi, karena jauhnya lokasi sekolah, guru-guru yang lain biasanya juga mandah dan menumpang di rumah mereka. ‘’Kalau perempuan mungkin tak sanggup mengajar di sini,’’ kata dia.

Sebelum mengajar di sekolah ini, Don mengaku sebelumnya ia hanya mengambil kursus-kursus setamat SMA. Sudah dua tahun ini, ia melanjutkan kuliah di FKIP Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Sebelumnya, ia mendapat bantuan biaya tugas belajar dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebesar Rp3 juta per semester. Tapi, sudah dua semester ini bantuan itu tak lagi ia terima.

Guru yang Cari Murid
Seperti diceritakan Pak Idon, di awal sekolah berdiri, guru dulu yang aktif mencari anak murid agar mau bersekolah. Pertama kali, 42 murid berhasil didapat. Setelah itu, sudah mulai banyak orangtua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah marjinal. Meski ada di antara mereka yang kemudian terus sekolah ataupun putus-putus. Umumnya anak putus sekolah karena dibawa bekerja oleh orangtuanya. Rata-rata orang Sakai kini masih bekerja sebagai petani dan nelayan.

‘’Sebenarnya animo orangtua menyekolahkan anak sekarang cukup tinggi. Tapi banyak di antara mereka yang kemudian tidak semangat karena melihat kondisi sekolah yang seperti ini. Bahkan ada yang akhirnya berhenti sekolah. Masa bangunan sekolah kayak kandang babi, begitu kata mereka. Padahal rata-rata sebuah keluarga punya anak banyak sehingga sebenarnya masih banyak anak yang belum bersekolah di sini,’’ beber Pak Idon. Dan perkataan ini dibenarkan oleh Ketua RT 1, Pak Khaidir. Menurut dia, saat ini, jumlah keluarga di RT 1 saja mencapai 500 KK.

Selain kondisi sekolah yang memprihatinkan, gaji guru yang masih dirapel, ketersediaan buku-buku juga menjadi masalah. Menurut Pak Idon, untuk buku-buku mereka masih harus memfotokopi atau meminjam ke sekolah induk. Meski ‘dikepung’ perusahaan multinasional yang mengeruk sumber daya Riau berpuluh-puluh tahun, Pak Idon mengaku perhatian dari perusahaan juga masih minim. ‘’Yang ada memberi bantuan baru Chevron. Itu pun hanya berupa tas sekolah,’’ katanya.

Menurut salah seorang murid kelas III, Budiman, ia dan teman-temannya senang bersekolah. Tapi kondisi bangunan sungguh tidak menunjang. ‘’Tolong lah Buk, diperbaiki sekolah kami ni. Kami senang belajar. Masa sampai sekarang kami masih belajar di bawah pohon,’’ ujar Budiman.

Usia Terlambat Masuk Sekolah
Dari data anak murid yang diberikan Pak Idon, 59 anak ini terbagi dalam empat kelas. Yakni kelas I, II, III dan V. Kelas IV untuk sementara ditiadakan karena muridnya hanya satu orang, yakni Budiman. Karena itu, meski seharusnya Budiman sekolah di kelas IV hingga kini ia terpaksa belajar di kelas III. Yang terbanyak adalah murid kelas I berjumlah 24 anak, disusul murid kelas V berjumlah 13 anak dan murid kelas II dan III masing-masing sebelas anak. Dari tanggal lahir mereka, dapat diambil kesimpulan bahwa anak-anak ini termasuk terlambat masuk sekolah. Sebanyak 14 orang dari 24 anak di kelas I tercatat sebagai kelahiran tahun 2000. Empat anak tercatat sebagai kelahiran 2001 dan satu orang kelahiran 1999. Itu artinya, anak-anak ini tidak masuk SD pada usia umum (6,5 hingga 7 tahun), tapi ketika sudah berusia delapan, sembilan bahkan sepuluh tahun.

Anak-anak di kelas lainnya pun demikian. Sepuluh dari sebelas anak di kelas III adalah kelahiran tahun 1997. Enam dari sebelas anak di kelas II adalah kelahiran 2001. Sisanya adalah anak kelahiran tahun 1998 dan 1999. Menurut salah seorang murid kels II, Rapita, tiap hari biasanya ia berjalan kaki ke sekolah. Jika menempuh jalan umum, jarak dari rumah ke sekolah bisa mencapai sekitar lima kilometer. Tapi karena ia mengambil jalan pintas melewati perkebunan semak belukar, jarak itu berkurang drastis menjadi hanya setengah kilometer. ‘’Kalau ada minyak (bensin) kereta (motor), diantar bapak naik kereta. Kalau tak ada minyak jalan kaki. Dulunya ini (jalan ke sekolah) masih hutan. Sekarang sudah ganti jadi kebun sawit,’’ kata Rapita.

Kondisi ini pun dibenarkan oleh Idon. Ia mengaku, anak-anak ini termasuk lambat masuk sekolah karena memang tempat bersekolah itu betul yang tidak ada selama ini. ‘’Sampai kini pun kami masih kurang perhatian. Termasuk dari Pemkab setempat. Padahal sudah empat tahun sekolah ini berdiri. Jangankan memberi bantuan, datang melihat saja, sekalipun belum pernah,’’ tuturnya.

Tahun Kelima Pendidikan Anak Marjinal
Menurut Kabid Penelitian dan Kerja Sama Pembangunan Bappeda Riau, Dr Kasmianto MPd, program Pendidikan Anak Marjinal di Riau sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2004. Ketika itu, sekolah marjinal baru ada di empat kabupaten yakni Kuantan Singingi, Indragiri Gulu, Indragiri Hilir dan Pelalawan. Sejak tahun 2005, barulah sekolah marjinal ini ada di semua kabupaten/kota di Riau.

Syarat bisa belajar di sekolah marjinal ada tiga. Pertama, anak sudah usia masuk sekolah. Yakni 7-13 tahun untuk SD dan 15-17 tahun untuk SMP. Kedua, berasal dari keluarga marjinal. Yakni dengan indikator penghasilan orangtua di bawah upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, memang tak pernah sekolah sama sekali atau putus sekolah. Atau kendala faktor geografis seperti tak ada atau jauh dari fasilitas sekolah. Ketiga, faktor sosial. Yakni anak dari keluarga broken home (ayah dan ibu berpisah), pandangan orangtua bahwa anak tak perlu sekolah, anak dari komunitas adat terpencil (suku terasing) dan lain sebagainya.

‘’Bangunan sekolahnya menumpang di rumah-rumah penduduk, Posyandu, rumah kepala desa atau tempat lain yang bisa. Diupayakan, hanya empat tahun dalam kondisi seperti ini. Memasuki tahun kelima, sudah harus dipisah dan jadi sekolah mandiri. Bisa pindah ke sekolah induk atau membuat bangunan sendiri di sana. Kini sudah dibangun gedung SD/SMP marjinal pada 14 kelompok belajar (pokjar) se-Riau,’’ tutur Kasmianto.

Menurut pria yang sebelumnya menjabat Kasubdin SD di Dinas Pendidikan Riau ini, sesuai data hingga awal 2008, ada total 80 pokjar se-Riau dengan jumlah murid 1.500 orang dan 196 orang guru. Masih untuk tahun 2008, telah dianggarkan dana sebesar Rp2,5 miliar dari APBD Riau untuk program ini. Di dalamnya sudah termasuk biaya operasional, biaya pengelola, biaya monitoring dan gaji guru yang masing-masing menerima Rp800 ribu per bulan. Semua anak di sekolah marjinal gratis uang sekolah, baju dan alat tulis. Sayangnya, lanjut Kasmianto, untuk seragam sekolah hingga kini masih ada kendala. Sebab setelah dilelang, pihak yang dapat proyek tak bisa menyiapkan pakaian tepat waktu sehingga kerja sama terpaksa dibatalkan.

Dikatakannya, secara sistem, sekolah marjinal tetap terdaftar di sekolah induk (sekolah negeri yang terdekat) tapi dalam bentuk kelas jauh yang bisa mengadakan ujian mandiri. Targetnya, minimal anak bisa tamat pendidikan dasar setingkat SMP. Satu pokjar minimal diisi sepuluh murid. Di sini, bukan anak yang aktif mendaftar, tapi justru guru yang harus aktif mencari anak yang belum atau putus sekolah. Besarnya bantuan sesuai kondisi pokjar. Jika bisa, jam sekolah sama dengan jam sekolah formal. ‘’Karena itu, yang penting cari dulu gurunya minimal dua orang. Setelah dapat minimal sepuluh anak, bisa mengajukan sebagai sekolah marjinal ke Dinas Pendidikan Riau,’’ ujar anak jati Kuantan Singingi ini.

Salah satu kendala di sekolah marjinal menurut Kasmianto adalah jam belajar yang disesuaikan dengan kondisi anak. Akibatnya, mau tak mau, guru pun jadi tambah repot. Tapi biasanya ini hanya berlangsung selama 1-2 tahun, sebelum anak terbiasa sekolah. ‘’Kalau di kota, kendala utama adalah anak yang dijadikan pekerja. Di desa, anak juga dituntut membantu orangtua meningkatkan perekonomian keluarga. Belum lagi adanya anggapan orangtua, anak tak perlu sekolah. Tapi mudah-mudahan ini bisa dikurangi,’’ harapnya.

Kendala lainnya adalah masalah operasional seperti pembayaran gaji guru yang masih dirapel serta proses belajar mengajar yang kurang kondusif sebab guru malas mengajar karena situasi dan kondisi anak didik. Untuk guru, tenaga yang telah direkrut ada dari jenjang S1, lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan tamat SMA. Syaratnya, guru huni (nama untuk guru bantu di sekolah marjinal, red), harus orang tempatan. Ini untuk menghindari masalah klasik guru kerap minta pindah jika ditugaskan di daerah terpencil. Saat ini, sudah ada 42 orang guru tamatan SMA yang diberi tugas belajar melanjutkan kuliah. Tahun 2009, sekitar 25 orang guru huni telah diangkat jadi CPNS.

‘’Akhir 2008 lalu sudah banyak sekolah marjinal yang tamat dan ditutup. Karena itu, jika masih ingin melanjutkan, silakan cari murid di kecamatan lain misalnya, asal masih tetap di kabupaten/kota yang sama. Selain itu, kami juga mengharap kabupaten/kota ikut membantu dengan mengalokasikan dana untuk sekolah marjinal,’’ ungkap Kasmianto.***


Purnimasari adalah wartawan Riau Pos. Tulisan ini masuk nominator Rida Award III 2009 yang dimuat di Riau Pos pada 8 Februari 2009