Premanisme Masuki Dunia Pendidikan Kita
CATATAN kelam menoreh dunia pendidikan di Bali.
Jumat, 20 Februari 2004 terjadi perkelahian antara pelajar SMPN 1 Denpasar dan
SMPN 3 Denpasar. Selama ini tawuran antarpelajar lebih sering diberitakan
terjadi di Jakarta. Itu pun umumnya dilakukan pelajar setingkat SMU. Namun,
yang terjadi di Bali malah antarpelajar SMP.
Berbagai pertanyaan seakan berkecamuk muncul dan memerlukan jawaban segera.
Apa yang sudah terjadi dengan dunia pendidikan di Bali? Apakah kejadian ini
merupakan proses meniru kejadian sejenis yang kerap ditayangkan media massa
khususnya televisi? Atau lebih jauh lagi, dunia pendidikan kita sudah dimasuki
premanisme yang kini sudah merebak menjadi penyakit masyarakat?Jika memang itu sebagai akibat dari proses meniru kejadian tawuran antarpelajar yang kerap ditayangkan media massa, barangkali para pakar pers perlu mengkaji kembali rambu-rambu untuk penyajian sebuah berita. Dalam hal ini, mungkin harus dikembalikan kepada salah satu fungsi pers sebagai media pendidikan masyarakat. Lembaga pers dalam menyajikan berbagai informasi ke masyarakat luas harus mempertimbangkan kemungkinan apa-apa yang disajikannya
itu menjadi pelajaran yang mudah ditiru masyarakat luas.
Pertama yang barangkali patut selalu dicatat, bahwa apa yang disajikannya itu tidak hanya dibaca, ditonton atau disimak orang dewasa. Dalam masyarakat luas itu ada remaja bahkan anak-anak yang menyimak informasi yang mereka sajikan. Memang, dalam era dunia maya karena kecanggihan teknologi informasi sekarang ini sulit untuk menyaring apalagi membendung informasi. Apalagi internet saat ini bisa diakses dengan mudah hampir di setiap sudut bumi ini. Jika media massa seperti koran, majalah, tabloid dan sejenisnya serta radio maupun televisi telah menjalankan fungsi persnya sebagai media pendidikan dengan baik, bagaimana dengan media internet ini? Barangkali di sinilah peran orangtua dan lingkungan sekitar mengawasi, mendampingi dan mendidik anak-anak mereka. Sebab, harus diingat, pendidikan itu tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah dan di lingkungan masing-masing.
Khusus menyangkut lingkungan ini, perannya sangatlah besar. Terkait hal ini, jika dihubungkan dengan tawuran antarpelajar SMP itu, ada satu catatan menggelitik yang pernah terjadi dalam dunia pendidikan di Denpasar. Barangkali pembaca masih ingat kasus salah seorang anggota DPRD Kota Denpasar yang dikeroyok saat memperjuangkan salah satu aspirasi orangtua siswa. Kasus pengeroyokan itu berdekatan sekali dengan lokasi kejadian tawuran antara siswa SMPN 1 dan SMPN 3 Denpasar. Bahkan, perkelahian itu sampai ke SD yang kebetulan berada di sebelah gedung DPRD Kota Denpasar. Tentu saja adegan kekerasan ini sempat disaksikan dan menjadi tontonan gratis anak-anak SD di sana, meski itu semestinya jangan sampai terjadi.
Dari sisi psikologis, kejadian itu sudah tentu sempat terekam di benak anak-anak SD tadi. Ini yang sangat miris karena dapat saja kekerasan itu telah merasuk ke dalam jiwa anak-anak tadi untuk mudah ditiru di kemudian hari. Tentu saja hal ini sebagi sebuah pertanda buruk, “jiwa kekerasan” telah merasuki dunia pendidikan kita.
Seperti yang diberitakan harian ini, anak-anak SMP yang semestinya masih lugu itu ternyata telah minum minuman beralkohol berupa arak dan bir sebelum melakukan tawuran. Bukankah hal-hal seperti itu umumnya kita jumpai dalam dunia premanisme, mafia dan sejenisnya? Apakah ini pertanda bahwa dunia pendidikan kita kini bukan hanya telah dirasuki “jiwa kekerasan”, tetapi juga “jiwa premanisme” bahkan mungkin mafia. Para pakar psikologi barangkali perlu melakukan kajian terhadap kemungkinan hubungan di antara kejadian tadi.
Tirani
Perasaan miris bukanlah akan berhenti sampai di
situ. Jika dunia pendidikan tingkat dasar (jika mengacu wajib belajar 9 tahun)
telah dirasuki jiwa premanisme, bagaimana jadinya output yang akan dihasilkan?
Praktik premanisme akan terus berlanjut dan berkembang ke tingkat berikutnya.
Di tingkat SMU, sudah bukan rahasia lagi banyak terjadi penyalahgunaan
barang haram semacam narkoba. Paling tidak dari beberapa kasus yang pernah
muncul, termasuk sampai dilakukannya gerakan pembinaan dan penyuluhan oleh
pihak kepolisian ke sekolah-sekolah.Output berikutnya di tingkat perguruan tinggi. Dulu dan sampai sekarang marak diberitakan terjadi jual-beli skripsi, gelar kelulusan dan sejenisnya di perguruan tinggi. Hanya yang sampai sekarang belum mendapat jawaban, apakah persyaratan harus menyerahkan puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah untuk bisa lolos masuk ke salah satu fakultas, seperti Fakultas Kedokteran di Unud, termasuk dalam praktik premanisme atau tidak. Jika iya, itu berarti praktik premanisme sudah benar-benar merasuki dunia pendidikan kita. Bahkan, itu dilakukan secara legal karena jelas-jelas diumumkan sebagai salah satu prasyarat masuk.
Kita memang berharap, mudah-mudahan itu dilakukan bukanlah sebagai bentuk lain praktik premanisme di dunia pendidikan. Jika itu benar, bisa dibayangkan output selanjutnya. Merebaklah apa yang oleh masyarakat umum disebut-sebut sebagai mafia peradilan, mafia rumah sakit dan sejenisnya. Akhirnya, dunia pendidikan yang telah dirasuki “premanisme” hanya akan menghasilkan apa yang disebut “mafia”. Di tingkat birokrat atau pemerintahan, sudah latah dijalankan operasi mafia melalui KKN. Bentuk nyata lain dari output dunia pendidikan yang telah dirasuki praktik premanisme di tingkat birokrat, adalah apa yang marak terjadi sekarang ini, yakni “calon legislatif berijazah palsu”. Bagaimana itu bisa terjadi jika memang tidak ada “premanisme” dalam dunia pendidikan kita?
Premanisme sebenarnya berkembang dari kelemahan pemerintah. Kelemahan itu muncul akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (termasuk kepolisian). Ketika pemerintah dan aparat di bawahnya (termasuk aparat
kepolisan dan TNI) terlalu berkuasa, maka hal itu telah menciptakan sebuah tirani bagi masyarakat. Masyarakat pun berontak menuntut kebebasan. Namun, ketika kini rakyat terlalu berkuasa atas kebebasan mereka, maka mereka
sendiri terjebak menjadi tirani melalui praktik premanisme yang mereka jalankan. Pemerintah, polisi bahkan hukum sudah tidak dipercaya lagi karena bisa diperjualbelikan oleh yang namanya “mafia peradilan”. Bahkan pelayanan
kesehatan pun telah diperjualbelikan oleh yang namanya “mafia rumah sakit”. Masyarakat memilih hukumnya sendiri, yakni “premanisme.” Ketika pemerintah (termasuk TNI dan kepolisan) demikian kuat, anak-anak mungkin menokohkan
mereka dalam tiap bentuk permainannya. Mereka senang memakai seragam loreng layaknya tentara dan bermain pistol atau bedil-bedilan. Ketika yang berkembang kini premanisme dan kekerasan jalanan, anak-anak pun tidak lagi
terlalu memfavoritkan seragam loreng. Mereka kini lebih memilih mentato tubuh mereka, melakukan tawuran di jalanan. Bahkan, ini dilakukan anak-anak SD, yakni membeli permen yang berisi hadiah model tato. Meski itu hanya mainan dan bukan tato permanen, setidaknya jiwa premanisme sudah tertanam dalam dunia mereka.
Apakah yang terjadi sekarang ini ada kaitannya dengan masalah tirani itu? Apakah yang terjadi dalam dunia pendidikan kita sekarang ini akibat kebebasan dan kekuasaan berlebihan di tangan siswa, sehingga mereka akhirnya menjadi tirani? Atau, apa yang terjadi sekarang akibat dunia pendidikan kita terdahulu yang terlalu menjadi tirani bagi siswa? Barangkali, ini perlu pengkajian dan pemikiran kita bersama agar Bali tidak mendapat julukan baru sebagai “sarang preman” ataupun “sarang mafia”! Cukup sudah negara ini dituding sebagai “sarang teroris”. Kita memang harus belajar sepanjang hayat (long live education) karena sepanjang hidup ini merupakan pendidikan yang sangat berharga (live long education).
0 komentar: