Kembangkan Sekolah Anak Marginal

PEKANBARU, METRORIAU.COM - Kabupaten/kota diharapkan turut berpartisipasi dalam mengembangkan program pendidikan anak marginal di daerah masing-masing. Sebab, program ini bagian dari upaya untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun.

Harapan itu disampaikan Pembantu Pengelola Administrasi Kegiatan (PPAK) program pendidikan siswa marginal Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Riau, Samira. Menurutnya, selama ini pengembangan pendidikan anak daerah marginal (daerah pedalama,red) masih dibiayai oleh Pemprov Riau. "Mulai dari biaya operasional, penyediaan bahan ajar, sarana dan prasarana pendukung serta honor tenaga pendidik murni dibiayai APBD Riau," ujar Samira.

Lebih lanjut, Samira menyebutkan, tahun ini jumlah siswa pendidikan anak marginal tingkat SD dan SMP sebanyak 1.487 orang. Mereka ini tersebar dalam 77 kelompok belajar (Pokja) se-kabupaten/kota, kecuali Bengkalis dan Dumai.
Katanya, dari 10 kabupaten/kota se-Riau, Indragiri Hulu (Inhu) merupakan kabupaten yang terbanyak, yakni 513 siswa dengan 18 Pokja.

"Untuk pengajar siswa marjinal ini dikenal dengan istilah guru huni, yang diambil dari orang tempatan. Dalam artian, mereka yang mengajar di sekolah ini atas keinginan sendiri," ujarnya.

Samira mengakui masing-masing guru huni ini diberikan bantuan dari Disdik Riau sebesar Rp 800 ribu perbulan. "Tahun ini, kita memberi bantuan sebesar Rp 800 ribu perbulan terhadap guru huni yang jumlahnya sebanyak 210 orang se-Riau," paparnya.

Kedepan, terang Samira, pihaknya menargetkan agar pendidikan anak marjinal ini setiap tahun menurun. "Bila perlu nantinya, tidak ada lagi program ini, seperti di kawasan Bengkalis dan Dumai. Sebab dengan tidak adanya program ini di dua kawasan itu, menunjukkan tidak ada lagi keluarga tidak mampu yang anaknya tidak bersekolah," ucapnya. (vivi)